Tentu saja banyak tantangan dan hambatan yang akan dihadapi. Untuk itu, ASEAN sebenarnya harus membenahi urusan domestiknya terlebih dahulu. Everything start at home. Setelah urusan domestik kuat, maka perwujudan Komunitas ASEAN pada 2015 akan berhasil.

Tidak kompaknya anggota ASEAN menghadapi sengketa di Laut Cina Selatan terbukti dalam ASEAN Ministrial Meeting di Kamboja 2012. ASEAN gagal melahirkan komunike bersama (Joint communiqué) soal Laut Cina Selatan. Padahal komunike bersama adalah “kebiasaan” yang lazim dilakukan ASEAN dalam menghadapi suatu persoalan.

Pada titik ini, Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalagewa berhasil membujuk negara anggota ASEAN. Lewat diplomasi ulang-alik (shuttle diplomacy), beliau berhasil melahirkan konsensus mengenai status Laut Cina Selatan. Meskipun, konsensus tersebut hanya mengulang dan memperkuat apa yang telah dinyatakan dalam

Kedua adalah soal perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM). Keberhasilan ASEAN memasukan pembentukan Badan HAM ASEAN dalam Pasal 14 Piagam ASEAN merupakan suatu perkembangan positif. Sebab, persoalan perlindungan dan penegakan HAM di negara anggota ASEAN menjadi salah satu isu yang disorot oleh komunitas di luar ASEAN.

Namun, formalitas HAM dalam Piagam ASEAN menjadi hambar saat melihat praktik perlindungan dan penegakan HAM di negara anggota ASEAN. Kasus pelanggaran HAM kepada etnis Rohingya di Myanmar baru-baru ini menjadi bukti vulgar bahwa ASEAN belum mampu memberikan perlindungan dan penegakan HAM kepada masyarakat ASEAN secara keseluruhan.

Persoalannya memang tidak mudah. Dalam kasus pelanggaran HAM, hampir setiap negara anggota ASEAN memiliki masalahnya masing-masing. Sehingga, secara etika, sulit bagi  negara anggota untuk mengkritik pelanggaran HAM yang terjadi di negara anggota lainnya. Pada titik inilah, ASEAN sebagai entitas yang terpisah dari negara anggota bisa mengambil posisi yang tegas.

Ketiga, integrasi ekonomi dan sosial budaya. Persoalan ASEAN yang juga patut diperhatikan adalah bagaimana menciptakan integrasi di bidang ekonomi serta sosial budaya untuk menciptakan masyarakat ekonomi dan masyarakat sosial budaya ASEAN. Selama ini, konsentrasi ASEAN hanya berkutat pada masalah politik dan keamanan sehingga upaya penguatan di bidang ekonomi dan sosial budaya seolah terlupakan.

Tujuan untuk menciptakan pasar tunggal ASEAN yang terdiri dari lima elemen yakni; kebebasan perdagangan barang,  jasa, investasi, modal dan tenaga kerja ahli masih jauh untuk terwujud. Secara normatif, ASEAN memiliki blue print soal integrasi ekonomi. Misalnya, soal liberalisasi penerbangan. Akan tetapi, eksekusi rencana tersebut masih sangat sulit apabila dihubungkan dengan kesiapan infrastruktur masing-masing negara anggota ASEAN. Hal ini tentu saja terkait dengan tingkat ekonomi yang tidak berimbang di antara negara anggota ASEAN.

Disparitas ekonomi antara negara anggota ASEAN memang tidak bisa dijadikan alasan sebagai faktor penghambat integrasi ekonomi. Solusinya adalah mendorong negara-negara seperti Myanmar, Kamboja dan Vietnam untuk dapat meningkatkan kapasitas ekonominya melalui pemberian keistimewan sementara dalam hal investasi dan liberalisasi perdagangan.

Di bidang sosial budaya, ASEAN sebenarnya sangat terbantu dengan perkembangan social media yang berkembang pesat akhir-akhir ini. Melalaui ruang tersebut, komunitas ASEAN terbentuk melalui komunikasi informal antar warga negara masing-masing negara anggota ASEAN. Perkembangan ini sesuai dengan harapan ASEAN yang ingin memperkuat organisasi melalui keterlibatan public (masyarakat). Inilah sejatinya yang dimaksud dalam Piagam ASEAN sebagai komunitas ASEAN.

Ketiga persoalan domestik tersebut di atas harus mampu diselesaikan oleh ASEAN secara elegan dan efektif. Sebab, apabila tidak sulit untuk menciptakan Komunitas ASEAN pada tahun 2015. Pada akhirnya, semoga Komunitas ASEAN akan lebih memberikan manfaat bagi semua.